#SulukDesa14
Di sela-sela riuhnya pembangunan gerai dan gudang Kopdes yang diseragamkan yang kini mengepung desa-desa kita, sebuah gerak masif top down atas instruksi yang turun dari singgasana Jakarta. Inpres Nomor 17 Tahun 2025 bukan sekadar urusan semen, bata, dan cat merah-putih yang masih basah itu. Di balik deretan rak yang rapi di bawah kendali Agrinas Pangan Nusantara, sebenarnya ada sebuah pertaruhan besar: apakah kita sedang membangun lumbung kedaulatan, atau sekadar menjadi etalase bagi kepentingan pusat yang dibungkus nama suci “Koperasi”?
Bagi kawan-kawan pengurus Koperasi Desa Merah Putih, mengaktifkan operasional gerai ini jangan hanya dimaknai sebagai urusan teknis mencatat stok barang atau menggesek mesin kasir yang sudah disediakan. Jika itu yang dilakukan, kita tak lebih dari sekadar “penjaga toko” di tanah kelahiran kita sendiri. Aktivasi operasional harus dibarengi dengan aktivasi kedaulatan.
Ketika semua gerai dipaksa berdiri berseragam, ada kecenderungan kita kehilangan jati diri. Bahkan tidak semua desa memiliki lahan yang cukup untuk dibangun gerai sesuai standar pusat. Dan ruang perdebatan itu seringkali dilokalisir, menjadi pertaruhan babinsa dengan desa. Bermekarlah isu bahwa mau dibangun atau tidak dibangun, dana desa tetap akan dipotong 64%. Padahal regulasinya pun belum ada.
Desa bukan waralaba (franchise) yang bisa disamakan dari ujung Aceh hingga Papua. Inpres ini adalah instruksi fisik, tapi jangan biarkan ia menginstruksikan isi kepala kita. Jika semua barang disuplai dari pusat, maka koperasi ini sedang melakukan pembunuhan pelan-pelan terhadap produk tetangga kita sendiri.
Negara sedang mencoba menjadi pemain tunggal di rantai pasok. Namun ingat, kedaulatan sejati adalah saat kita punya daya tawar. Jika ketergantungan modal dan barang 100% pada pusat, maka kita sedang menyerahkan leher ekonomi desa pada seutas tali yang ditarik dari Jakarta. Sekali pusat tersedak, desa akan sesak napas.
Jika Soe Hok Gie masih hidup, dia akan bertanya: “Siapa yang paling untung?” Apakah petani yang semakin makmur, ataukah angka-angka statistik di laporan agar terlihat berprestasi? Jangan biarkan papan nama Merah Putih itu menjadi berhala baru yang membungkam kritik saat keadilan distribusi mulai miring.
Aktivasi Nurani: Solusi Agar Tidak Tergilas
Maka, untuk para pengurus, menjalankan koperasi di bawah naungan BUMN ini memerlukan kecerdikan intelektual. Jangan hanya menjadi objek, jadilah subjek.
- Rak Kedaulatan Lokal: Jadikan gerai ini sebagai panggung bagi beras lokal, kopi warga, dan hasil bumi tetangga. Jika Agrinas membawa produk pabrikan, pastikan produk warga desa punya tempat paling terhormat di depan. Jangan biarkan standar “pusat” menyingkirkan rezeki warga sendiri.
- Transparansi yang Membumi: Koperasi adalah soal kepercayaan anggota, bukan soal laporan Excel ke Jakarta. Umumkan setiap rupiah yang masuk dan keluar di depan masjid atau balai desa. Biarkan warga tahu bahwa koperasinya tidak sedang “bermain mata” dengan tengkulak berbaju negara.
- Literasi Di Atas Instruksi: Membaca Inpres itu perlu, tapi membaca arah angin ekonomi desa jauh lebih mendesak. Pengurus harus cerdas melihat: apakah kemitraan ini memberdayakan atau memperdaya? Jangan ragu untuk berdialog dan menuntut ruang bagi kearifan lokal.
Penutup
Mengaktifkan Koperasi Desa Merah Putih adalah sebuah “Suluk”—sebuah perjalanan batin untuk menjaga martabat desa. Jangan biarkan kegagahan gedung baru ini menutupi mata kita dari kemandirian yang mulai keropos.
Jadilah pengurus yang punya nyali dan punya hitungan yang tajam. Bahwa pada akhirnya, koperasi ini adalah tentang kita, tentang rakyat, dan tentang kedaulatan di atas tanah sendiri. Merah Putih itu harus ada di dalam jiwa, bukan sekadar di cat tembok yang sewaktu-waktu bisa memudar.