
JAKARTA | Ombudsman Republik Indonesia mengawasi sepuluh indikator dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Pengawasan menyasar Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk menilai kepatuhan program serta manfaatnya bagi anggota dan masyarakat.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyampaikan perkembangan pengawasan itu dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026. Ombudsman menjalankan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri karena program KDKMP berkaitan dengan pelayanan administratif kepada warga.
Sepuluh Titik Pengawasan
Sepuluh indikator yang diperiksa meliputi model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia, manajemen digital, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan.
Ombudsman menyebut telah memeriksa 13 dokumen peraturan dan perjanjian. Lembaga itu juga meminta keterangan dari pemerintah daerah di Purworejo, Batam, dan Tual, melakukan klarifikasi kepada PT Agrinas, serta meninjau 14 gerai di Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.
Pada Kementerian Koperasi, perhatian diarahkan pada pelaksanaan mandat pembentukan dan penguatan kelembagaan. Pada PT Agrinas, Ombudsman menyoroti kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk aspek bersih dan tidak bermasalah, serta prosedur administrasi pembangunan fisik.
Warga Dapat Menyampaikan Pengaduan
Hasil pemeriksaan dijadwalkan disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas pada pekan setelah konferensi pers. Jadwal tersebut masih berupa rencana, sehingga hasil akhirnya belum tersedia dalam rilis Ombudsman pada 18 November.
Ombudsman meminta warga yang menghadapi kendala KDKMP terlebih dahulu mengadu kepada instansi penyelenggara. Jika masalah tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, warga dapat melapor melalui kantor pusat atau kantor perwakilan Ombudsman di daerah.
ini
