Boikot RANS Carnival dan Buycotting UMKM di Maguwoharjo

ByCahyadi Joko Sukmono

1 November 2026

Di Maguwoharjo, penolakan terhadap sebuah acara diikuti ajakan untuk membeli dagangan pelaku usaha yang meninggalkannya. Seruan boikot terhadap RANS Carnival berjalan bersamaan dengan dukungan bagi UMKM yang membatalkan partisipasi. Rangkaian ini memperlihatkan bagaimana pilihan ekonomi dapat menjadi sarana menyampaikan penilaian sosial dan politik.

Peristiwanya berkembang menjelang RANS Carnival di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, yang dijadwalkan pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Tirto melaporkan pengunduran diri Tipe-X, Guyon Waton, OM Wawes, dan Masdddho di tengah seruan boikot yang dikaitkan dengan kehadiran Raffi Ahmad dalam deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober.

Kronologi ini memerlukan ketelitian mengenai penyelenggara. ANTARA dan keterangan Polda Metro Jaya menyebut kepolisian sebagai penyelenggara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran HI. Polda menyatakan Raffi hadir atas undangan. Acara tersebut merupakan agenda berbeda dari RANS Carnival di Maguwoharjo.

Raffi juga menyatakan hadir sebagai undangan dan meminta maaf atas kegaduhan yang muncul. Dalam klarifikasinya, ia menyebut kehadirannya berangkat dari niat baik serta menerima kritik sebagai bahan evaluasi. Penjelasan ini perlu menjadi bagian dari pembacaan peristiwa, bersama respons masyarakat terhadap kehadirannya.

Ketegangan yang muncul menunjukkan bahwa publik dapat menghubungkan tindakan seorang figur dengan penilaian terhadap kegiatan bisnis yang berkaitan dengannya. Hubungan ini saya baca sebagai persoalan kepercayaan. Sebagian warga dapat menilai keterlibatan dalam sebuah agenda melalui nilai politik dan sosial yang mereka pegang, kemudian menerjemahkannya menjadi keputusan untuk hadir, berbelanja, atau menarik dukungan.

Dalam kajian ilmu politik, political consumerism merujuk pada penggunaan pilihan konsumsi untuk menyampaikan pertimbangan politik atau etika. Dietlind Stolle, Marc Hooghe, dan Michele Micheletti membahas pembelian serta pemboikotan produk dan jasa sebagai bentuk partisipasi politik. Konsumen menilai perilaku pihak yang berada di balik produk, jasa, atau kegiatan yang mereka konsumsi.

Pada kasus Maguwoharjo, ada beberapa tindakan yang perlu dibedakan. Ajakan warga untuk tidak meramaikan acara merupakan bentuk boikot terhadap kegiatan tersebut. Pengunduran diri musisi dan tenant merupakan penarikan partisipasi dari pihak penyedia hiburan dan produk. Keduanya dapat saling memperkuat, tetapi melibatkan pelaku serta keputusan yang berbeda.

Alasan mundur pun tidak boleh diseragamkan. Guyon Waton menekankan keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas, serta menyatakan tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu. OM Wawes mempertimbangkan perasaan masyarakat Yogyakarta. Masdddho mengaitkan keputusannya dengan kepedulian terhadap suara masyarakat. Pernyataan masing-masing pihak perlu menjadi dasar untuk memahami sikap mereka.

Penyelenggara juga menyampaikan respons. Dalam pernyataan RANS Carnival yang dikutip SerayuNews, acara disebut bertujuan menyediakan hiburan gratis dan ruang bagi pekerja seni serta UMKM. Penyelenggara menyatakan berupaya melanjutkan kegiatan dengan konsep lebih sederhana. Karena itu, pengunduran diri peserta tidak dengan sendirinya berarti seluruh festival dibatalkan.

Dimensi berikutnya muncul ketika warga mengajak orang lain membeli dagangan tenant yang menarik diri. Laporan Suara.com mencatat gerakan bantu melariskan stok UMKM terdampak. Navigasi melaporkan Roti Gembong Gedhe mengalihkan stok ke cabangnya, disusul pemesanan dari masyarakat, termasuk pembelian yang dititipkan untuk dibagikan kepada pihak lain.

Di sinilah konsep buycotting menjadi relevan. Monroe Friedman menjelaskan buycott sebagai upaya mendorong konsumen membeli produk atau jasa perusahaan tertentu untuk memberikan dukungan atas perilaku yang sejalan dengan tujuan mereka. Jika boikot menahan dukungan konsumsi, buycotting mengarahkannya kepada pihak yang ingin diperkuat.

Membeli produk UMKM karena menghargai keputusan mereka menarik diri dapat dibaca sebagai buycotting. Pembeli menggunakan transaksi untuk menyatakan persetujuan terhadap suatu sikap. Namun, tidak setiap pembelian dalam situasi tersebut otomatis merupakan tindakan politik. Ada orang yang membeli karena ingin menyelamatkan makanan, menolong pedagang, atau memenuhi kebutuhannya sendiri.

Karena itu, aksi yang terlihat dapat memuat campuran solidaritas sosial dan political consumerism. Kita memerlukan keterangan pembeli untuk mengetahui motifnya. Ajakan membeli sebagai penghargaan atas sikap tertentu memberikan petunjuk yang lebih jelas dibandingkan sekadar kabar bahwa sebuah produk laris.

Pembacaan ini membantu menjelaskan hubungan antara penolakan acara dan dukungan bagi pedagang. Kritik dapat diarahkan kepada penyelenggara atau figur yang diasosiasikan dengannya, sementara bantuan pembelian menjangkau pelaku usaha yang berisiko kehilangan pendapatan. Konsumen dapat menentukan sasaran kritik sekaligus pihak yang ingin mereka lindungi.

Bagi UMKM, keputusan mundur memiliki konsekuensi yang konkret. Bahan baku mungkin sudah dibeli, produk sudah dibuat, dan biaya persiapan sudah dikeluarkan. SuaraJogja melaporkan Cuann.king membongkar perlengkapan dagangannya, sementara Jeruk Lokal Maguwoharjo mengumumkan kembali berjualan di lokasi semula. Fakta ini memperlihatkan perubahan rencana usaha yang harus mereka tanggung.

Dukungan pembelian dapat membantu mengurangi sebagian risiko tersebut. Keputusan yang berpotensi menghilangkan kesempatan berjualan memperoleh respons ekonomi dari masyarakat. Namun, penjualan yang meningkat setelah pengunduran diri tidak membuktikan bahwa keputusan itu sejak awal merupakan strategi pemasaran. Penilaian atas motif pelaku usaha perlu bertumpu pada bukti.

Media sosial membantu mempertemukan kebutuhan pedagang dengan orang yang ingin mendukung. Informasi mengenai stok, lokasi gerai, dan cara memesan dapat mempercepat transaksi. Dalam pembacaan ekonomi, proses ini menurunkan kesulitan mencari pembeli dan memindahkan sebagian permintaan ke luar lokasi festival. Manfaatnya bergantung pada informasi yang akurat dan kemampuan penjual memenuhi pesanan.

Hubungan dengan survival MSME ecosystem juga terlihat di sini. Bagi usaha yang bergantung pada penjualan harian, ruang untuk mengambil sikap dapat menyempit ketika seluruh modal sudah masuk ke stok. Dukungan masyarakat dapat memperluas kemampuan pelaku usaha membuat keputusan tanpa langsung kehilangan seluruh kesempatan memperoleh pendapatan.

Namun, solidaritas perlu memberi ruang bagi perbedaan kondisi. Tenant yang tetap berjualan mungkin menghadapi kewajiban kontrak, kebutuhan rumah tangga, atau kemampuan menanggung kerugian yang berbeda. Kehadiran mereka tidak cukup untuk menyimpulkan dukungan politik tertentu. Penghargaan terhadap pelaku yang mundur sebaiknya tidak berubah menjadi tekanan terhadap pedagang yang memilih bertahan.

Demikian pula, kabar dagangan diborong belum menjelaskan seluruh dampak ekonomi. Penilaian memerlukan data penjualan yang benar-benar dibayar, biaya persiapan yang sudah keluar, serta keuntungan setelah pesanan dipenuhi. Kita juga perlu mengetahui distribusi dukungan dan apakah pembelian berlanjut setelah perhatian publik menurun. Unggahan viral tidak mewakili semua tenant maupun konsumen.

Bagi figur publik dan pengelola acara, peristiwa ini memperlihatkan pentingnya kesesuaian antara tindakan, penjelasan, dan kepercayaan audiens. Kegiatan komersial berada dalam hubungan sosial yang memungkinkan publik menilai siapa yang terlibat dan nilai yang mereka asosiasikan dengannya. Komunikasi perlu menjelaskan fakta secara terbuka serta menanggapi keberatan yang benar-benar disampaikan.

Penyelenggara juga perlu memperhitungkan risiko bagi mitra kecil. Ketentuan perubahan acara, pembatalan partisipasi, biaya yang terlanjur keluar, dan penanganan stok perlu jelas sejak awal. Pendamping usaha, komunitas, serta agregator lokal dapat membantu verifikasi informasi stok dan menghubungkan pedagang dengan saluran penjualan alternatif.

Boikot dan buycotting dalam kasus Maguwoharjo memperlihatkan dua arah tindakan ekonomi warga. Sebagian dukungan ditarik dari acara, sementara dukungan lain diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak. Nilai publik dari tindakan tersebut bergantung pada ketepatan informasi, kebebasan menentukan sikap, dan kemampuan menjaga penghidupan pihak yang paling rentan menanggung kerugian.