Suluk Desa #19
Yonanda. Anisa. Novia. Rifki. Nola.
Lima nama. Lima sarjana muda yang pergi bukan di medan perang, bukan karena bencana alam, bukan karena takdir yang tak terduga. Mereka pergi di dalam barak militer, saat mengikuti pelatihan yang dirancang pemerintah untuk mempersiapkan mereka menjadi manajer koperasi desa.
Saya berhenti menulis kalimat selanjutnya cukup lama.
Karena saya bukan orang luar dari program ini. Saya tahu desainnya. Saya tahu niatnya. Dan justru karena itu, saya tidak bisa diam.
Tentang Niat Baik yang Salah Arah
Program ini melibatkan 35.476 peserta, terdiri dari 30 ribu calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan, yang menjalani Latihan Dasar Kemiliteran selama 45 hari di berbagai satuan pendidikan TNI di seluruh Indonesia.
Tiga puluh lima ribu sarjana muda. Dikirim ke barak. Untuk belajar mengelola koperasi.
Saya ingin menanyakan satu pertanyaan sederhana kepada siapapun yang merancang desain ini: Apa hubungan antara baris-berbaris di lapangan Puslatpur Baturaja dengan kemampuan mencatat buku anggota koperasi, menyusun RAT, atau mendampingi UMKM desa?
Pertanyaan ini bukan retorika. Ini pertanyaan desain program yang serius.
Koperasi adalah lembaga ekonomi yang dikelola atas prinsip dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Ia tumbuh dari kepercayaan horizontal, bukan komando vertikal. Kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi adalah akuntansi dasar, fasilitasi musyawarah, manajemen konflik kepentingan, dan membangun kepercayaan warga. Tidak satu pun dari kompetensi itu diasah dengan latihan fisik berat di bawah terik matahari Balikpapan atau di medan Baturaja.
Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani mempertanyakan mengapa calon pengelola koperasi harus masuk barak militer; tata kelola usaha kerakyatan memerlukan kompetensi manajerial spesifik yang seharusnya dibina oleh instruktur non-militer. Saya setuju sepenuhnya, dan ingin menambahkan: ini bukan hanya soal siapa instrukturnya, ini soal apa yang sedang kita latihkan dan mengapa.
Kelalaian yang Harus Dinamai dengan Jelas
Lima peserta meninggal dunia dengan penyebab yang meliputi henti jantung, heat stroke, komplikasi tuberkulosis, hingga gangguan pernapasan saat menjalani latihan.
Pemerintah mengatakan semua peserta sudah melewati seleksi kesehatan. Baik. Tapi pertanyaannya bukan hanya “apakah ada pemeriksaan”… pertanyaannya adalah: apakah standar pemeriksaan itu dirancang untuk peserta sipil yang akan menjalani latihan fisik berat selama 45 hari? Apakah ada protokol khusus untuk kondisi panas ekstrem? Apakah ada tenaga medis yang siaga 24 jam di setiap satuan pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia?
Lolosnya peserta dengan kondisi medis berisiko tinggi mengindikasikan adanya disfungsi pada tahap pra-latihan. Saya menyebutnya dengan kata yang lebih lugas: kegagalan sistemik dalam manajemen risiko.
Negara yang memobilisasi 35 ribu warga sipil ke dalam lingkungan pelatihan militer telah mengambil alih tanggung jawab penuh atas keselamatan mereka. Ini bukan soal “musibah” yang harus diterima dengan lapang dada. Ini soal akuntabilitas desain program.
Dan respons pemerintah? Peristiwa ini akan ditangani sesuai prosedur, namun program tidak akan dihentikan.
Saya tidak tahu harus menamai sikap itu dengan kata apa selain: ketidakpekaan terhadap nilai nyawa manusia.
Saya telah bertahun-tahun mendorong desa punya SDM yang kompeten. Saya percaya bahwa koperasi desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat jika dikelola oleh orang-orang yang tepat, terlatih, dan bermartabat.
Ketika program SPPI-KDKMP diumumkan, ada harapan di sana. Puluhan ribu sarjana muda mau masuk desa, mau belajar, mau mengabdi. Itu bukan hal kecil di negeri yang selama ini kesulitan menarik talenta muda ke sektor ekonomi kerakyatan.
Tapi desain yang salah telah mengkhianati niat baik itu.
Yonanda, Anisa, Novia, Rifki, dan Nola pergi bukan karena mereka lemah. Mereka pergi karena sistem menempatkan mereka dalam risiko yang seharusnya tidak pernah ada, dalam sebuah program yang keliru memahami bahwa disiplin militer adalah prasyarat kepemimpinan ekonomi rakyat.
Apa yang Harus Terjadi Sekarang
Pertama: hentikan sementara Latsarmil. Bukan karena militer salah mendidik; mereka mendidik sesuai standar mereka. Tapi standar militer bukan standar yang tepat untuk 35 ribu sarjana sipil yang tidak diseleksi sebagai calon prajurit.
Kedua: investigasi independen. Bukan evaluasi internal Kemhan. Lima orang meninggal dalam program yang dikelola Kemhan; lembaga yang sama tidak bisa menjadi penilai tunggal atas kegagalannya sendiri.
Ketiga: desain ulang kurikulum pembentukan manajer KDKMP. Kembali ke pertanyaan dasar: kompetensi apa yang dibutuhkan seorang manajer koperasi desa? Mulailah dari sana, bukan dari ideologi bahwa semua pembangunan perlu nafas kemiliteran.
Keempat: keluarga lima almarhum berhak mendapatkan lebih dari sekadar ucapan belasungkawa dan pengantaran jenazah. Mereka berhak atas kejelasan hukum tentang apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang negara lakukan agar ini tidak terulang.
Penutup
Dalam tradisi suluk, perjalanan menuju hakikat selalu dimulai dari kejujuran melihat diri sendiri, termasuk melihat kesalahan sendiri.
Desa butuh pemimpin ekonomi yang tangguh. Tapi ketangguhan yang sejati tidak lahir dari menahan panas di lapangan apel; ia lahir dari kemampuan memahami kebutuhan anggota, mengelola konflik kepentingan, dan menjaga amanah uang rakyat.
Lima nyawa telah mengajari kita pelajaran yang mahal tentang apa yang terjadi ketika desain program mengorbankan keselamatan manusia demi simbolisme kebangsaan.
Semoga Yonanda, Anisa, Novia, Rifki, dan Nola dimuliakan di sisi-Nya. Dan semoga nama mereka tidak kita lupakan, bukan hanya sebagai angka korban, tapi sebagai pengingat bahwa program pembangunan yang baik selalu dimulai dari satu prinsip dasar: tidak ada satu pun nyawa yang sepadan dengan kelalaian yang bisa dicegah.
Klaten, 26 Juni 2026
Cahyadi Joko Sukmono